Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang Pada Bidang Politik

Bidang Politik

Pada masa pendudukan Jepang acara politik dihentikan keras dengan adanya larangan berkumpul dan berserikat. Semua oraganisasi Pergerakan Nasional yang didirikan rakyat dibubarkan kecuali terhadap golongan Islam Nasionalis masih diberikan kelonggaran. Upaya Jepang dalam memperkuat kedudukannya di
Indonesia selain merubah sistem pemerintahannya, ialah dengan sistem pemerintahan militer juga dengan mendekati kaum nasionalis Islam, kaum nasionalis sekuler maupun golonmgan pemuda.

Pada masa pendudukan Jepang acara politik dihentikan keras dengan adanya larangan berkump Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang Pada Bidang Politik

Terhadap golongan nasionalis Islam Jepang tetap mengijinkan berdirinya organisasi MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) yang didirikan oleh K.H. Mas Mansur dan kawan- mitra di Surabaya pada tahun 1937 pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi ini diijinkan tetap bangkit dengan undangan semoga umat Islam
tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik.

Jepang juga melaksanakan pendekatan terhadap kaum nasionalis sekuler dengan melaksanakan kolaborasi ialah membentuk Gerakan Tiga A. Nama gerakan ini dijabarkan dari semboyan Jepang pada waktu itu :”Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia”.

Gerakan Tiga A ini dipimpin oleh Mr. Samsuddin, seorang tokoh Parindra Jawa Barat. Pemerintah pendudukan Jepang menganggap bahwa Gerakan Tiga A tidak efektif sehingga pada bulan Desember 1942 dibubarkan.

Golongan cowok juga menerima perhatian pada zaman pendudukan Jepang. Sebab oleh Jepang, golongan ini masih dianggap belum sempat dipengaruhi oleh alam pikiran Barat.