Indonesia Pada Kala Orde Gres 1966 Hingga Dengan 1998

Indonesia memasuki masa Orde Baru yang berusaha mewujudkan tatanan gres kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Penetapan Tap MPRS No. XXV/ MPRS / 1966 perihal pelarangan PKI, dan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 perihal Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Pejabat Presiden Soeharto, serta Sidang Umum V MPRS 1968 merupakan memutuskan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden RI, merupakan momentum bagi Bangsa Indonesia untuk memasuki masa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, aspek-aspek yang diperjuangankan dalam Orde Baru itu ialah:

a) Sikap mental kasatmata untuk menghentikan segala penyimpangan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Masyarakat adil dan makmur

c) Sikap mental yang mengabdi kepada rakyat.

Landasan Orde Baru:

a) Landasan ideal: Pancasila

b) Landasan konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945

Landasan operasional: Tap MPRS/MPR

Baca Juga : 6 Manfaat Mempelajari Ilmu Sejarah Yang Perlu Diketahui

1. Kebijakan Orde Baru 

Orde Baru berusaha mencapai impian perjuangannya melalui aktivitas yang disusun menurut perencanaan pembangunan jangka pendek dan perencanaan pembangunan jangka panjang 25-30 tahunan. Untuk pelaksanaannya dilakukan secara sedikit demi sedikit setiap 5 tahun (Pelita). Secara keseluruhan aspek-aspek perjuangannya yaitu sebagai berikut:

a. Memperbaiki kehidupan rakyat baik sandang ataupun pangan

b. Melaksanakan Pemilu

c. Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif

d. Melanjutkan aktivitas anti-imperalisme dan kolonialisme

Upaya merealisasikan perjuangannya itu Orde Baru melalui aktivitas pembangunan lima tahunannya (Repelita) yang disusun oleh Bappenas bertujuan:

a. Dapat menaikkan penghasilan rakyat

b. Berdasarkan keadaan dan kemampuan

Meletakkan dasar bagi pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Sasaran yang akan dicapai melalui Repelita adalah:

a. Kebutuhan pangan

b. Kebutuhan sandang

c. Kebutuhan papan

d. Kebutuhan perbaikan prasarana

e. Penyediaan perumahan rakyat

f. Perluasan lapangan kerja

g. Kesejahteraan rohani dan mental

Presiden Soeharto mengumumkan pembentukan dan susunan Kabinet Pembangunan.pada tanggal 6 Juni 1968. Tugas pokok Kabinet Pembangunan dikenal dengan Pancakrida. Pelita 1 mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969, dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan Industri yang mendukung sektor pertanian.

Pelita II dilaksanakan mulai 1 April 1974 – 31 Maret 1979. Pelita ini menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan Industri yang mengolah materi mentah menjadi materi baku.

Memasuki Pelita III yang dilaksanakan mulai 1 April 1979 – 31 Maret 1984, menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan yang mengo1ah materi baku menjadi materi jadi. 

Baca Juga : Apakah Yang Dimaksud Dengan Periodisasi dan Kronologi

Pelita IV dilaksanakan antara 1 April 1984 – 31 Maret 1989, dengan fokus pada pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha­usaha swasembada pangan dan meningkatkan industri yang sanggup menghasilkan mesin­mesin sendiri; baik mesin-mesin untuk industri ringan maupun untuk industri berat. Sedangkan Pelita V yang dimulai 1 April 1989 – 3 Maret 1994, menekankan pada peningkatan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan hasil pertanian lainnya serta sektor Industri. Selanjutnya, Pelita VI dimulai 1 April 1994 31 Maret 1999 dengan titik berat pada pembangunan sektor ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Trilogi pembangunan merupakan pola Pemerintah dalam melakukan pembangunan, menyerupai berikut ini:

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Orde gres melakukan program-program pembangunannya dengan sangat memperhatikan unsur pemerataan. Maka ditetapkanlah delapan jalur pemerataan, sehingga pembangunan nasional itu menjadi bermakna. Berkaitan dengan hal tersebut, Orde Baru memutuskan prinsip pemerataannya dalam Delapan Jalur Pemerataan, berikut ini:

a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya sandang, pangan, dan papan.

b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

c. Pemerataan pembagian pendapatan

d. Pemerataan kesempatan kerja

e. Pemerataan kesempatan berusaha

f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.

h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Baca Juga : Lahirnya Organisasi Budi Utomo Pada Masa Pergerakan Nasional

Jika dibandingkan dengan masa Orde Lama, kebijaksanaan-kebijaksanaan pada masa Orde Baru telah membawa Indonesia menuju suatu perubahan yang sangat drastis. Hal ini merupakan prestasi yang tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga diamati oleh pihak luar negeri. Bidang-bidang yang merupakan prestasi Orde Baru antara lain:

a. Pendapatan perkapita mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7 %. Pada tahun 1982 Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang dengan pendapatan perkapita sebesar 600 dollar AS per tahun.

b. Swasembada beras berhasil dicapai Indonesia pada tahun 1986. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras.

c. Peningkatan sarana dan kesempatan memperoleh pendidikan sehingga melek abjad yang 46,7 % pada tahun 1961 meningkat menjadi 60 % pada tahun 1971, 72 % pada tahun 1981, dan 90 % pada dekade 1990-an.

d. Stabilitas ekonomi yang terjaga pada tingkat inflasi di bawah 10 % menimbulkan terciptanya iklim usaha yang sehat dan nyaman. Suatu peningkatan yang sangat tajam bila dibandingkan dengan masa selesai orde Lama yaitu mencapai angka inflasi 600%.

e. Keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui aktivitas Keluarga Berencana sehingga pertumbuhan penduduk hanya berkisar di bawah 2 % per tahun.

f. Stabilitas politik dengan langkah penyederhanaan partai. pemerintah Orde Baru tidak membubarkan partai-partai tersebut melainkan menggabungkannya (fusi) dalam satu partai. Penggabungan ini tidak didasarkan atas ideologi, tetapi atas persamaan program. Dari proses ini alhasil terbentuk dua partai politik dan satu golongan karya. Dua partai politik tersebut yaitu sebagai berikut. 

1) Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Fusi ini dilakukan pada tanggal 11 Januari 1973.

2) Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Fusi ini dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973

3) Sementara Golongan Karya (Golkar) bukan merupakan hasil fusi partai politik. Golkar berdiri sendiri sebagai sebuah organisasi massa. Organisasi ini juga diberi hak untuk ikut dalam pemilu. 

g. Stabilitas keamanan dan ketenteraman lebih terjaga sebab kontrol yang berpengaruh terhadap banyak sekali bidang kehidupan. Termasuk di dalamnya yaitu pembatasan kebebasan berpendapat, sehingga hampir tidak ada gejolak politik dan hankam yang berarti. Hal ini berkaitan dengan dijalankannya fungsi ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator. Pada masa Orba tidak dikenal istilah oposisi sebab dianggap kontra-produktif, menghambat kemajuan dan laju pembangunan.

h. Di bidang politik, diterapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai. Diharapkan stabilitas nasional pun bisa dijamin. Sosialisasi Pancasila ini tidak hanya terhadap partai politik saja, melainkan dilakukan juga pada setiap organisasi massa dan masyarakat. Dalam organisasi massa, Pancasila selalu dijadikan sebagai asas organisasi. Terhadap masyarakat luas pun disosialisasikan Program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Program ini bertujuan untuk mencapai kesamaan cara pandang bernegara sehingga akan tercapai persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pelaksanaannya, pro­gram ini dijalankan sebagai usaha untuk membentuk opini rakyat. Dengan demikian rakyat secara sistematis diindoktrinasi untuk mempunyai opini bahwa pemerintah Orde Baru yaitu pelaksana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen. Secara teoritis, dengan kesamaan cara pandang tersebut sanggup melanggengkan kekuasaan.

Baca Juga : Ideologi Ideologi Yang Berkembang Pada Masa Pergerakan Nasional

Bagikan Artikel ini