Proses Integrasi Di Timor-Timur Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia

Sampai tahun 1975 Timor Timur merupakan jajahan Portugal. Kudeta militer yang dikenal sebagai Revolusi Bunga di Portugal terjadi pada 25 April 1974 telah mengantarkan Jenderal Antonio de Spinola ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden Portugal. Pasca perebutan kekuasaan tersebut memunculkan kehidupan politik yang lebih demokratis di Portugal. 

Sejak 1974 gotong royong penduduk Timor Timur telah diberi kesempatan untuk membentuk partai politik. Maka semenjak Mei 1974 berdirilah beberapa organisasi politik di Timor Timur, seperti: 

a. Associacao Social Democratica Timorense (ASDT) yang kemudian bermetamorfosis Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin),

b. Uniao Democratica Timorense (UDT), 

c. Asscociacao Popular Democratica de Timor (Apodeti), 

d. Klibun Oan Timor Aswain (KOTA), 

e. Trabalhista. 

f. Asscociacao Integracao Timor Indonesia (AITI), 

g. Associacao Democratica Integracao Timor Leste Australia (ADITLA), 

Baca Juga : Indonesia Pada Masa Orde Baru 1966 hingga dengan 1998

Setiap partai politik ini membawa ideologi politik serta tujuan yang berbeda bagi masa depan Timor Timur. Pemerintah Portugal (Portugis) pun gotong royong sudah mempersiapkan proses dekolonisasi bagi Timor Timur. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 17 Oktober 1974 di Jakarta dilangsungkan pembicaraan antara Menteri Seberang Lautan Portugal Dr. Antonio de Almeida Santos dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar negeri Adam Malik. Sebelum pertemuan Jakarta tersebut, pada 31 Agustus 1974 Ketua Partai Apodeti, menyatakan bahwa partainya telah mengusulkan supaya Timor Timur menjadi provinsi cuilan dari Indonesia.

Pada 9 Maret 1975 Menteri Seberang Lautan Portugal dengan Menlu Indonesia bertemu kembali di London yang merupakan pertemuan lanjutan. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Portugal masih beranggapan bahwa apabila rakyat Timor Timur menentukan untuk bergabung dengan Indonesia hal ini merupakan yang masuk akal.

Perundingan menentukan status Timor Timur sedang berlangsung, pecah konflik horisontal antar kelompok di TimorTimu UDT dan Fretilin berkoalisi untuk melawan Apodeti yang ingin bergabung dengan Indonesia. Konflik pun berkembang, UDT tidak lagi sejalan dengan Fretilin. Maka semenjak Agustus 1975 pecahlah perang saudara terjadi di Timor Timur, dimulai di kota Dili. 

Perang saudara tersebut berkembang sehabis melibatkan tentara dan amunisi Portugal. Rakyat menjadi korban, Penduduk dibiarkan terjebak dalam perang saudara, dan ribuan orang menjadi korban atau terpaksa melaksanakan pengungsian. Fretilin berhasil menduduki kota Dili, dan memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dan berdirinya sebuah Republik Demokrasi Timor Timur di koloni Portugis tersebut pada 28 November 1975. Namun, proklamasi itu tidak menerima pemberian baik dari kelompok lain di dalam masyarakat Timor Timur maupun dari dunia internasional. 

Pada 30 November 1975 UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalista memberikan proklamasi tandingan di Balibo. Deklarasi Balibo ini menyatakan impian Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia.

Baca Juga : 6 Manfaat Mempelajari Ilmu Sejarah Yang Perlu Diketahui

Konflik bersenjata di Timor Timur merupakan cuilan integral dari Perang Dingin antara faham sosialis komunis dan faham demokrasi liberal. Fretilin yang berhaluan komunis dikhawatirkan ol.eh pihak Barat akan menjadi basis komunis di Asia Tenggara sempurna di muka Australia. Hal tersebut mengakibatkan pihak Barat mendorong Indonesia untuk terlibat dalam konflik tersebut secara aktif. Maka melalui operasi tempur Seroja, kota Dili berhasil diduduki kelompok pendukung integrasi yang dibantu militer RI pada tanggal 7 Desember 1975. Para pendukung Fretilin terdesak ke kawasan pinggiran dan ke daerah-daerah pegunungan yang terpencil, dan tetap meneruskan perlawanan menentang integrasi Timor Timur dengan Indonesia melalui banyak sekali gangguan keamanan. 

Pada 17 Desember 1975 Pemerintahan sementara dibuat di bawah pimpinan oleh Arnaldo dos Reis Araujo. Pada Mei 1976 para anggota DPRD Timor Timur secara resmi mendapatkan Petisi Integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia dari Masyarakat Timor Timur sebagai wlayah yang menjadi satu dengan Republik Indonesia. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia diajukan secara resmi pada 29 Juni 1976. Sebuah rancangan undang-undang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Timor Timur secara resmi menjadi sebuah provinsi dari Republik Indonesia sehabis UU No. 7 tahun 1976 disahkan oleh dewan perwakilan rakyat pada 17 Juli 1976. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh MPR melalui Ketetapan No. VI/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978. 

Operasi tempur yang dilancarkan Tentara Nasional Indonesia di Timor Timur berlangsung hingga tahun 1986. Semenjak tahun tersebut, Tentara Nasional Indonesia merubah taktik dalam mengatasi gangguan keamanan dengan menggelar operasi teritorial (Opster). Operasi ini lebih bergerak pada bidang layanan sosial, pendidikan dan kesehatan. Namun seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, maka pihak Barat pun tidak melihat adanya kepentingan strategis yang berkaitan dengan penguasaan Indonesia atas Timor Timur. Selain itu tokoh Timor-Timur di pengasingan menyerupai Ramos Horta dkk yang dengan gigih selalu memunculkan gosip pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Timor Timur oleh Pemerntah Indonesia. 

Baca Juga : Apakah Yang Dimaksud Dengan Periodisasi dan Kronologi

Lengsernya Suharto dari jabatan kepresidenan, dan digantikan oleh Habibie membawa warna tersendiri pada penyelesaian problem Timor Timur. Terutama saat Presiden Habibie pada tanggal 27 anuari 1999 memperlihatkan opsi otonomi khusus kepada Timor Timur di dalam NKRI, atau merdeka lepas dari NKRI.

Setelah serangkaian negosiasi yang dilakukan dengan disponsori PBB yang dilengpkapi dengan banyak sekali resolusinya, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah misi perdamaian untuk Timor Timur atau United Nation Mission for East Timor (UNAMET) pada 11 Juni 1999. Misi PBB ini bertugas untuk menggelar jajak pendapat bagi warga Timor Timur, baik yang berada di dalam maupun di luar Timor Timur.

Jajak pendapat pun sanggup diselenggarakan pada 30 Agustus 1999, dan hasilnya diumumkan Sekjen PBB Kofi Annan pada 4 September 1999. Sebanyak 78,5 % bunyi menginginkan merdeka lepas dari NKRI, sedangkan 21,5% bunyi prointegrasi. Hasil jajak pendapat ini menimbulkan konflik horisontal yang mengerikan antara pihak prontegrasi dan prokemerdekaan. Hal itu menimbulkan terjadi kembali jatuhnya korban jiwa dan gelombang pengungsian besar-besaran. Namun beberapa di antaranya ada hal-hal yang terlalu dibesar-besarkan oleh pers Barat. Untuk mengatasi hal tersebut, semenjak 20 September 1999 Dewan Keamanan PBB menugaskan International Force for East Timor (Interfet) yang dipimpin oleh Australia untuk membuat keamanan dan penegakan aturan di Timor Timur.

Pada 19 Oktober 1999 melalui rapat paripurna ke-12 Sidang Umum MPR menurut Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 perihal Penentuan Pendapat di Timor Timur tetapkan status kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur lepas dari Negara Republik Indonesia secara resmi. Dunia internasional menganggap problem Timor Timur telah selesai pada 17 Desember 1999, pada sidang ke-54 Majelis Umum PBB di New York. Dalam sidang tersebut secara lingkaran diputuskan mendapatkan resolusi yang diajukan Indonesia dan Portugal untuk menghapus problem Timor Timur dari kegiatan PBB.

Baca Juga : Lahirnya Organisasi Budi Utomo Pada Masa Pergerakan Nasional

Bagikan Artikel ini