Latarbelakang Didirikannya Campuran Politik Indonesia Gapi
Gapi didirikan atas prakarsa M.H. Thamrin dengan tujuan untuk mencari jalan keluar yang ditempuh sesudah PPPKI (Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) tidak bisa menyusun kekuatan gres yang sebelumnya tampak gagal dalam usaha Petisi Sutarjo.
Petisi Sutardjo yaitu petisi yang diajukan oleh Sutardjo dalam dewan rakyat (Volksraad) yang mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda biar diadakan konferensi Kerajaan Belanda yang membahas status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonomi, meskipun masih ada dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Hal itu dimaksudkan biar tercapai kolaborasi yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam memilih kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Petisi itu tidak seluruhnya diterima oleh anggota dewan, alasannya yaitu petisi itu dianggap telah merendahkan martabat bangsa dengan jalan meminta-minta pada pemerintah Kolonial Belanda. Secara lebih banyak didominasi anggota dewan menyetuji petisi tersebut, tetapi nampaknya pemerintah berpandangan bahwa proposal tersebut masih terlalu prematur dan otonomi yang diajukan dianggap tidak wajar.
Atas kegagalan tersebut, Gapi terbentuk sebagai organisasi adonan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Nasrani Indonesia, Pasundan, dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Persatuan atau adonan organisasi itu ingin membentuk satu kekuatan nasional gres yang lebih efektif daripada berjalan sendiri-sendiri. Lebih jelasnya pembentukan Gapi pada tanggal 21 Mei 1939 didorong oleh beberapa hal, antara lain :
a. Kegagalan Petisi Sutardjo (yang menuntut pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia dalam sidang Volksraad bulan Juli 1936, dan ditolak oleh Ratu Belanda pada bulan November 1938)Kegentingan internasional akhir timbulnya fasisme di Jerman dan Italia
Atas kegagalan tersebut, Gapi terbentuk sebagai organisasi adonan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Nasrani Indonesia, Pasundan, dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Persatuan atau adonan organisasi itu ingin membentuk satu kekuatan nasional gres yang lebih efektif daripada berjalan sendiri-sendiri. Lebih jelasnya pembentukan Gapi pada tanggal 21 Mei 1939 didorong oleh beberapa hal, antara lain :
a. Kegagalan Petisi Sutardjo (yang menuntut pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia dalam sidang Volksraad bulan Juli 1936, dan ditolak oleh Ratu Belanda pada bulan November 1938)Kegentingan internasional akhir timbulnya fasisme di Jerman dan Italia
b. Sikap pemerintah Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia.
Perkembangan berikutnya Gapi mengadakan agresi dan menuntut biar pemerintah mengadakan DPR yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada DPR itulah pemerintah harus bertanggung jawab. Dengan demkian, tuntutan usaha Gapi yaitu menunut “Indonesia Berparlemen” sebagai bentuk harapan untuk membentuk negara yang bangkit sendiri. Hal itu sanggup dilihat dalam anggaran dasar yang menjelaskan bahwa Gapi menurut kepada :
a. Hak untuk memilih diri sendiri
b. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan menurut kerakyatan dalam faham politik, ekonomi, dan social
c. Persatuan agresi seluruh pergerakan Indonesia
Atas tuntutan Gapi tersebut, Pemerintah Hindia Belanda menawarkan tanggapan dengan membentuk Komisi Visman pada bulan Maret 1941 yang bertugas untuk menilik hingga sejauh mana kehendak rakyat dengan perubahan pemerintahan. Jawabannya ternyata bahwa Indonesia masih ingin tetap berada dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda.
Perkembangan berikutnya Gapi mengadakan agresi dan menuntut biar pemerintah mengadakan DPR yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada DPR itulah pemerintah harus bertanggung jawab. Dengan demkian, tuntutan usaha Gapi yaitu menunut “Indonesia Berparlemen” sebagai bentuk harapan untuk membentuk negara yang bangkit sendiri. Hal itu sanggup dilihat dalam anggaran dasar yang menjelaskan bahwa Gapi menurut kepada :
a. Hak untuk memilih diri sendiri
b. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan menurut kerakyatan dalam faham politik, ekonomi, dan social
c. Persatuan agresi seluruh pergerakan Indonesia
Atas tuntutan Gapi tersebut, Pemerintah Hindia Belanda menawarkan tanggapan dengan membentuk Komisi Visman pada bulan Maret 1941 yang bertugas untuk menilik hingga sejauh mana kehendak rakyat dengan perubahan pemerintahan. Jawabannya ternyata bahwa Indonesia masih ingin tetap berada dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda.
Belum ada Komentar untuk "Latarbelakang Didirikannya Campuran Politik Indonesia Gapi"
Posting Komentar